JAKARTA.COM

JAKARTA, KOMPAS.com — Sel ISIS pimpinan Bahrun Naim diduga kuat merupakan dalang dari aksi pengeboman di sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016) siang. Bahrun disebutkan ingin membuktikan pengaruhnya di Indonesia agar bisa menjadi pimpinan ISIS di Asia Tenggara. "Di Asia Tenggara, ada Bahrun Naim yang ingin mendirikan Khatibah Nusantara. Dia juga ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS di Asia Tengah," ujar Tito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Kamis petang.

Jakarta (ANTARA News) - Polisi menduga pelaku teror bom bunuh diri dan baku tembak di kawasan Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis, merupakan kelompok yang berafiliasi kepada ISIS. "Dugaan kuat kami, ini dari kelompok ISIS. Pelaku kemungkinan WNI semua," kata Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, di Jakarta, Kamis. Dia mencatat ada 26 orang menjadi korban atas peristiwa ledakan dan baku tembak antara pelaku teror dengan polisi, di Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis.

Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar yang dihukum pada saat pemerintahan Presiden  SBY sebagai pembunuh Nazarudin Zulkarnain, menghirup udara bebas. Antasari bernasib mujur, karena hanya menjalani hukuman selama 6 tahun, padahal vonis pengadilan yang dia terima selama 18 tahun. Antasari yang ditahan semasa pemerintahan SBY bernasib baik bisa menghirup udara bebas dimasa pemerintahan Jokowi. Antasari terbilang cukup gemilang diawal memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dilansir dari bbc.cm, Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan "tidak menemukan perbuatan melawan hukum" dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. Menurut Agus, kesimpulan itu diperoleh setelah menyandingkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pendapat ahli antara lain dari UGM, UI, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), untuk menilai apakah terjadi kerugian negara seperti yang disebutkan BPK.Agus mengatakan, dengan tidak ditemukannya pelanggaran hukum maka penyelidikan KPK akan kasus RS Sumber Waras "sudah selesai".