Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh Sepakati UMK Bekasi

-

Ester Meryana | Tri Wahono | Jumat, 27 Januari 2012 | 23:17 WIB 
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, baik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) maupun serikat pekerja telah menyepakati besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) Bekasi. Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berunding dengan kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan saat ini.
Setelah dilakukan musyawarah, disepakati UMK Bekasi yakni untuk kelompok I sebesar Rp 1.491.000, kelompok II Rp 1.715.000, dan kelompok III Rp 1.849.000.
"Kesepakatan besaran UMK tersebut akan direkomendasikan oleh Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai UM Kabupaten Bekasi sebagai pengganti Keputusan Gubernur Jawa Barat sebelumnya sepanjang menyangkut UM Kabupaten Bekasi," sebut Hatta, di Jakarta, Jumat (27/1/2012) malam.
Dengan adanya kesepakatan baru ini, kata Hatta, Gubernur Jawa Barat akan mencabut upaya banding terhadap putusan PTUN Bandung. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi UMK seperti yang diputuskan, maka akan diberikan kelonggaran untuk menyampaikan permohonan penangguhan UMK kepada Gubernur Jawa Barat.
Hatta pun menyebutkan, serikat pekerja sepakat kejadian aksi buruh ini adalah yang pertama dan terakhir. Ini dilakukan demi menjaga suasana yang tetap kondusif dalam hubungan industrial dan menjaga iklim investasi dan daya saing industri Indonesia.
"Seberat apa pun pembahasan yang ada, haruslah tetap mengacu kepada dialog dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Apabila terjadi hal-hal yang melanggar hukum akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Hatta.
Selain itu, tambah Hatta, juga akan dilakukan pembahasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Ini akan dilakukan dengan fact finding dan benchmark tentang pemberlakuan upah minimum yang berlangsung selama ini terkait dengan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan upah minimum.

Popular posts from this blog

Gang Sartana

-
Sartana bisa disebut nama gang orang Minahasa/Manado yang pernah ada di Jakarta pada era tahun 1960-70an. Pada umumnya mereka ini berasal dari sub etnik-Toulour , yakni orang-orang Tondano dan Passo Kakas, sebagai kaum urban yang bermigrasi ke Ibukota Republik Indonesia, Jakarta . Dilihat dari perspektif migrasi pada umumnya anak-anak muda Minahasa ke Jakarta bukan sekedar didorong oleh kondisi sosial ekonomi di daerah asal untuk mencari lapangan kerja di Jakarta (push-factors), tetapi juga karena daya tarik kota Jakarta sebagai kota metropolitan (pull factors). Daya tarik ini dipengaruhi oleh saudara atau temannya yang sudah lebih dahulu ke Jakarta, sehingga diambil keputusan untuk jadi urban di kota metropolitan tersebut. Selain itu, pihak-pihak yang cukup signifikan mempengaruhi keputusan pergi ke Jakarta adalah para mantan pemberontak Permesta yang sudah sejak pasca pergolakan permesta berada di Jawa/Jakarta (catatan: kebanyakan dari ex-Permesta yang direkrut menjadi pasu
Read more

dr. Soemarno Sosroatmodjo, Gubernur keempat jakarta

-
Image
Lahir di Curahsuko, Rambipuji sebagai putera dari Manghoerodin Sosroatmojo yang terakhir menjabat sebagai asisten wedono. Soemarno kecil sering di titipkan di rumah bibinya di daerah Wetan Kantor, Jember. Nah karena tinggal di daerah Wetan Kantor ini, sekolahnya pun di HIS Jember yang cukup dekat dengan rumah bibinya (sekarang SMP 2 Jember). Soemarno tinggal dengan bibinya mengingat ayahnya yang asisten wedono selalu berpindah-pindah tempat, dari Silo, Ambulu, Panji (Situbondo) sampai ke Jati Banteng (dekat Besuki). Salah satu guru beliau tinggal di Hotel Djember yang sekarang tinggal sejarah (sekarang BRI Alun-Alun).
Read more